Cultivating Democracy

Share:

pots

DemTools di wilayah perkotaan

Pemerintahan yang Demokratis di Kota Besar / Wilayah Perkotaan
Man giv

View in English

Lebih dari setengah penduduk dunia tinggal di perkotaan, hingga tahun 2014, dan prosentasenya diharapkan akan mencapai dua per tiga pada tahun 2050.  Satu dari delapan penduduk perkotaan tinggal di kota besar (kota yang memiliki lebih dari 10 juta penduduk). Urbanisasi dan kota besar memberikan tantangan yang besar dan rumit bagi pemerintahan yang demokratis.

Sementara kebijakan perkotaan secara tradisional dipandang sebagai sesuatu yang “teknis” , perkotaan menghadapi beberapa masalah seperti ketidaksetaraan (termasuk gender dan etnis), pentingnya pertumbuhan ekonomi, kesehatan masyarakat, penurunan kualitas lingkungan hidup termasuk dalam masalah besar di tata kelola pemerintah. Untuk memperbaikinya diperlukan legislasi, regulasi dan keputusan dari pejabat pemerintah mengenai alokasi sumber daya yang ada. Sebaliknya, keputusan-keputusan yang ada dipengaruhi oleh dinamika politik yang menentukan suara siapa yang ditunjukkan dalam proses pembuatan keputusan.

Menjawab perubahan demografis dan bertambahnya jumlah kota dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta, NDI telah mengembangkan pendekataan baru untuk pemerintah kota dan keterlibatan masyarakat sipil. Di kota-kota, polarisasi dan kebuntuan politik kadang kurang terlihat, memungkinkan berkembangnya inovasi-inovasi. Diantara pendekatan-pendekatan yang ada termasuk diantaranya menanamkan kebudayaan berinovasi yang mendukung kreativitas dan eksperimen dalam proses administrasi dan kerjasama, membentuk kembali alur informasi agar lebih terbuka, pemerintahan yang bertanggung jawab dan membawa suara masyarakat yang beragam dalam proses perencanaan, pembuatan kebijakan dan kegiatan monitoring.

Sejalan dengan pendekatan-pendekatan yang ada, dan menjawab kebutuhan demokrasi kota di Indonesia, NDItech telah mengembangkan DemTools agar lebih meningkat kemampuannya dan bisa digunakan dalam bahasa Indonesia. DemTools ini dimaksudkan untuk membentuk kembali alur informasi dan memperkuat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat: FixMyCommunity, Petitions, dan Civi.

FixMyCommunity

Pelayanan publik yang efektif tergantung pada alokasi sumber daya yang ada, bagi kebutuhan yang dianggap paling penting oleh masyarakat dan menjalankannya sesuai dengan yang dijanjikan. Bagi banyak pemerintah kota, adanya transparansi dan akuntabilitas  terbatas dalam menyediakan pelayanan publik. Kurangnya informasi tentang kebutuhan masyarakat dan layanan yang diperlukan, pemerintah sering tidak memiliki kemudahan dalam melakukan prioritas layanan, dan tanpa adanya informasi dari masyarakat, pegawai pemerintah yang bertanggung jawab pada pemberian layanan publik kurang mendapat insentif agar menjadi lebih reformis.  

FixMyCommunity adalah sistem bagi masyarakat untuk melaporkan masalah terkait dengan infrastruktur dan pelayanan publik. Aplikasi ini mempermudah masyarakat untuk melaporkan masalah yang ada dari komputer atau telepon selular. Alat ini tidak hanya mengirimkan laporan masalah (mis: kejahatan, pengangkutan sampah) kepada dinas terkait, tetapi juga dapat melacak lokasi dimana masalah muncul dan mengkategorikannya dan membuat laporan dan riwayat laporannya dapat dilihat oleh siapa saja

Akses 'FixMyCommunity codebase' melalui GitHub

Petitions

Pemerintah kota mendapatkan manfaat dari masyarakat yang mengorganisir dan melakukan advokasi terhadap isu-isu prioritas. Jika pemerintah ingin belajar mengenai kebutuhan masyarakat, dan dukungan masyarakat pada ide-ide popular, Petitions dapat menjadi alat yang kuat. Petition adalah aplikasi online dimana masyarakat menampilkan ide-ide mereka untuk suatu perubahan, membaginya dengan komunitas yang ada, dan mengumpulkan tandatangan bagi isu yang penting buat mereka. Pemerintah dapat melihat petisi ini dan menjawabnya kapan saja, melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.

Akses 'Petitions codebase' melalui GitHub

Civi

Banyak pemerintah kota dan kelompok masyarakat sipil kekurangan strategi komunikasi dan alat digital untuk melakukan penjangkauan dan pemberian tanggapan yang efektif. Bahkan ketika sebuah lembaga memiliki daftar kontak individu, mereka sering kekurangan cara untuk mengatur dan melacak riwayat interaksi mereka dengan individu-individu yang ada.

Civi adalah sistem manajemen hubungan dengan konstituen yang membantu partai politik, lembaga pemerintah dan kelompok masyarakat sipil untuk mengatur kontak-kontak mereka dan melakukan komunikasi secara efektif melalui SMS dan email. Pemerintah dan kelompok masyarakat sipil akan menjadi lebih efektif ketika mereka dapat berkomunikasi, saling memahami dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Akses 'Civi codebase' melalui GitHub   |   Akses Demo Indonesia